Posbakum

http://www.trepetlika.si/news/topic/viagra-für-frauen-online-e6.pdf viagra für frauen online Posbakum

http://pokonajprzemoc.pl/niebieska/www/levitra-rezeptfrei-medipalast-30.pdf levitra rezeptfrei medipalast Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,  Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)

http://elitechoice-properties.com/public/topic/levitra-10mg-filmtabletten-4-stück-c3.pdf levitra 10mg filmtabletten 4 stück Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :
1.   Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2.   Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3.   Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4.   Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

http://taxibillboards.com/topic/page/propecia-prostata-schmerzen-53.pdf propecia prostata schmerzen Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

  • http://gatterdam.com/layouts/apotheke/viagra-was-kostet-das-d4.pdf viagra was kostet das ist viagra rezeptpflichtig STANDARD OPERATING PROCEDURES POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

    http://www.gospodarstvoprivreda.mostar.ba/layouts/beste/erfahrungsberichte-viagra-25-mg-32.pdf erfahrungsberichte viagra 25 mg erfahrungen mit cialis store net DI PENGADILAN AGAMA CIBADAK


    DISKRIPSI :

    Memberi pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan
  • Memberikan Akses peradilan kepada pencari keadilan yang tidak mampu membayar jasa advokat
  • Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan   hukum terhadap hak dan kewajiban
  • PROSEDUR TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA CIBADAK
    1

    Petugas pemberi jasa hukum Menyediakan blanko permohonan pelayanan Posbakum dan blanko surat pernyataan  tidak mampu selama kurang lebih 2 menit

    2

    Pemohon bantuan hukum Mengisi formulir permohonan bantuan hukum dilampiri SKTM atau kartu KKM, kartu JAMKESMAS, kartu PKH, dan kartu BLT atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama

    3

    Petugas pemberi jasa hukum Menerima permohonan bantuan hukum selama kurang lebih 5 menit

    4

    Petugas pemberi jasa hukum Melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan

    5
    • Petugas pemberi jasa hukum Membuat surat gugatan/permohonan dalam bentuk hardcopy dan softcopy selama kurang lebih 45 menit *khusus bagi penggugat/pemohon yang berperkara secara prodeo
    6

    Petugas pemberi jasa hukum Menyerahkan surat gugatan/permohonan kepada pemohon untuk pendaftaran perkara di Meja I selama kurang lebih 5 menit

    7

    Petugas Meja I Menerima surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum selama kutang lebih 5 menit *biaya penggandaan surat gugatan dibebankan kepada pemohon/penggugat

    8

    Petugas pemberi jasa hukum Membuat laporan pelaksanaan tugas pelayanan hukum kepada Ketua Pengadilan Agama tiap akhir bulan