Sejarah Pengadilan

Sejarah Pengadilan Cibadak

Dasar hukum Pembentukan Pengadilan Agama Cibadak.

Pengadilan Agama Cibadak dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 207 tanggal 27 Pebruari 1987 .

Gedung Kantor Pengadilan Agama Cibadak yang Lama

Gedung Kantor Pengadilan Agama Cibadak yang lama terletak di Jalan Raya Karangtengah Nomor 424, Kabupaten Sukabumi, dibangun pada tahun 1988 diatas tanah seluas 1000 M2 dengan hak milik dan luas bangunan 250 M2 melalui anggaran DIP tahun anggaran 1989 /1989 Nomor 07/XXV/3/1988, kemudian pada tahun 1997 dilaksanakan rehabilitasi/perluasan penambahan bangunan seluas 100 M2 berdasarkan DIP tahun anggaran 1996/1997 Nomor : 137/XXV/3/96 tanggal 30 Maret 1996 sehingga luas bangunan seluruhnya 350 M2.

(Kantor lama PA Cibadak Jl.Raya Karangtengah Cibadak-Sukabumi)

Foto di ambil di Cibadak-Sukabumi

 

Gedung Kantor Pengadilan Agama Cibadak yang baru

Kemudian pada tanggal 09 Pebruari 2009 Pengadilan Agama Cibadak pindah ke Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Komplek Perkantoran OPD, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

(Pantai Palabuhanratu dan gedung Pengadilan Agama Cibadak)

                                           foto diambil digunung manangel

 

( Gedung Pengadilan Agama Cibadak )

Kontruksi Gedung / Bangunan

Bertingkat 2 lantai

Letak/Lokasi Gedung/Bangunan

Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Komplek Perkantoran OPD, Palabuhanratu,

Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat

Luas Gedung/Bangunan

Lantai satu : 1415 M2

Lantai dua : 1025 M2

Mesjid

1 x 120 M2 : 120 M2 ( 1 unit )

Luas

200 M2

Status Tanah

Hak Guna Pakai

Asal usul gedung/Bangunan

Pembuatan Tahun Anggaran 2007 dan 2008.

Sumber Dana

APBN Tahun 2007 dan 2008

( Sesuai Berita Acara Serah Terima dari Sekretaris Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 697.A/SEK/01/XII/2008 tertanggal 24 Desember 2008 )

( Tata Ruang Gedung Pengadilan Agama Cibadak )

( Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Bagir Manan, SH. MCL menandatangani batu peresmian Gedung Pengadilan Agama Cibadak dan Pengadilan Negeri Cibadak)

Klik Disini untuk yang lebih detail

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

  • perkawinan,
  • waris,
  • wasiat,
  • hibah,
  • wakaf,
  • zakat,
  • Infaq,
  • shadaqah; dan
  • ekonomi syari’ah.

Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut :

  1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
  2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
  3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
  4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
  5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
  6. Fungsi Lainnya :
    a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
    b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.